Presiden Prabowo Absen di Harlah Ke-100 NU, Alasan Tugas Negara Dipertanyakan Publik

Jakarta — Ketidakhadiran Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026), memicu sorotan luas dari publik. Momentum satu abad NU yang sarat nilai historis dan simbolik itu justru berlangsung tanpa kehadiran kepala negara.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengungkapkan bahwa secara teknis persiapan kehadiran Presiden sebenarnya telah dilakukan sejak sehari sebelumnya.

“Sejak kemarin sudah dilakukan hal-hal teknis yang memang diperlukan untuk kehadiran beliau,” ujar Yahya Cholil Staquf usai acara.

Namun, rencana tersebut batal pada saat-saat terakhir. Menurut Yahya, Presiden Prabowo berhalangan hadir karena agenda kenegaraan lain dan penerimaan tamu negara.

“Memang pada saat terakhir beliau mungkin berhalangan karena ada tugas lain. Kami mendengar juga ada beberapa tugas negara terkait dengan tamu-tamu negara yang hadir pada hari ini,” katanya.

Meski demikian, pembatalan mendadak ini menimbulkan pertanyaan di ruang publik. Harlah ke-100 NU dinilai bukan sekadar agenda rutin, melainkan tonggak sejarah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yang memiliki peran panjang dalam perjuangan kemerdekaan, persatuan bangsa, dan pembangunan peradaban.

Reaksi kritis pun mengalir dari warganet. Di kolom komentar media daring dan media sosial, sejumlah pengguna mempertanyakan konsistensi kehadiran Presiden dalam agenda-agenda keumatan.

Salah satu warganet menulis:

“Undangan MUI absen, undangan NU juga absen. Tapi kalau acara lain kok kelihatan selalu hadir. Ini soal prioritas atau apa?”

Warganet lain menyebut absennya Presiden sebagai ironi di tengah besarnya kontribusi NU terhadap negara.

“NU itu bukan organisasi kecil. Satu abad perjalanan bangsa ada di situ. Ketika Presiden tidak hadir, wajar kalau publik bertanya,” tulis akun lainnya.

Komentar bernada sindiran juga bermunculan, menilai ketidakhadiran tersebut sebagai persoalan simbolik, bukan semata teknis.

“Bukan soal datang atau tidak datang. Ini soal pesan yang dibaca publik,” tulis seorang pengguna media sosial.

Di sisi lain, sejumlah tokoh nasional dan pejabat tinggi negara justru hadir langsung di lokasi acara. Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menko PMK Pratikno, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, hingga tokoh-tokoh lintas partai politik tampak mengikuti rangkaian acara hingga selesai.

Kehadiran para pejabat tersebut semakin menegaskan kontras absennya Presiden dalam acara yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia.”

Tema tersebut, menurut PBNU, merupakan kelanjutan visi besar NU dalam membangun peradaban dan menjaga arah perjalanan bangsa. Namun, bagi sebagian kalangan, absennya Presiden justru dinilai menciptakan jarak simbolik antara negara dan basis keumatan.

Meski PBNU menegaskan tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden, peristiwa ini tetap menjadi catatan politik dan sosial yang ramai dibicarakan. Tidak sedikit yang menilai bahwa dalam konteks NU, kehadiran Presiden memiliki makna lebih dari sekadar protokoler.

Ketidakhadiran Presiden Prabowo di momentum satu abad NU pun akhirnya tak hanya dibaca sebagai persoalan agenda, tetapi juga sebagai isu simbolik yang mencerminkan bagaimana relasi negara dengan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia dipersepsikan publik.

Daftar Isi [Tutup]