Warga Wringinanom Keluhkan Data Bansos dan Jalan Rusak, Komisi IV DPRD Gresik Turun Dengar Aspirasi

Suasana Balai Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom, Minggu (9/11), mendadak ramai. Ratusan warga berkumpul untuk menyampaikan uneg-uneg mereka langsung kepada Komisi IV DPRD Gresik yang tengah melakukan reses dan penyerapan aspirasi.

Dari banyaknya keluhan yang muncul, tiga persoalan utama menjadi sorotan: ketidaktepatan data Bantuan Sosial (Bansos), layanan kesehatan yang belum merata, dan kerusakan infrastruktur jalan desa.

Ketua Komisi IV, Muchamad Zaifudin, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan warga yang merasa tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan, meski kondisi ekonominya masih tergolong lemah.

“Ada warga yang dulu dapat, sekarang tiba-tiba hilang dari daftar. Bahkan, ada juga yang dinilai mampu tapi tetap menerima. Ini menunjukkan ada ketidaksesuaian data di lapangan,” jelas Zaifudin.

Ia menegaskan, data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak bisa dijadikan patokan mutlak. Diperlukan verifikasi langsung (ground checking) agar kondisi warga yang sebenarnya dapat diketahui secara akurat.

Zaifudin menjelaskan, sistem penentuan penerima Bansos kini mengacu pada desil kesejahteraan, di mana warga dengan desil 1 sampai 5 berhak menerima bantuan, sedangkan desil 6 hingga 10 tidak.

“Saat ini ada sekitar 456 ribu keluarga di Gresik yang tercatat dalam data DTSEN,” ungkapnya.

Selain masalah bansos, sejumlah warga juga mengeluhkan kondisi jalan desa yang rusak dan sulit dilalui kendaraan. Mereka berharap ada perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan secepatnya.

“Kami akan sampaikan semua aspirasi ini ke OPD terkait agar bisa segera ditindaklanjuti. Infrastruktur dan layanan dasar harus menjadi prioritas,” kata politisi asal Fraksi PKB itu.

Zaifudin juga mengimbau masyarakat untuk aktif memeriksa data bansos secara mandiri melalui aplikasi Bansos Kemensos, sehingga kesalahan data bisa dilaporkan dan diperbaiki.

Kegiatan reses di Wringinanom ini merupakan bagian dari agenda rutin DPRD Gresik untuk menjaring masukan warga di berbagai wilayah. Hasilnya akan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan dalam rapat bersama Pemkab Gresik mendatang.

Daftar Isi [Tutup]