Pelaksanaan MBG Disorot, Garda Keadilan Siapkan Langkah Hukum

 Surabaya, 28  — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah mulai menuai perhatian publik menyusul munculnya laporan masyarakat terkait kualitas menu dan dampak kesehatan peserta didik. Merespons perkembangan tersebut, Pusat Bantuan Hukum (PBH) Garda Keadilan membuka Posko Pengaduan Perlindungan Hak Anak sebagai langkah konstitusional untuk memastikan program berjalan sesuai prinsip keselamatan, akuntabilitas, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendiri sekaligus Ketua PBH Garda Keadilan, H. Mansur, S.H., M.H., C.Md., menegaskan bahwa inisiatif ini bukan bentuk resistensi terhadap kebijakan negara, melainkan bagian dari mekanisme kontrol dalam negara hukum. 

“Kami tidak mempersoalkan tujuan program. Yang kami kawal adalah pelaksanaannya agar tetap berada dalam koridor hukum dan perlindungan hak anak,” ujarnya.

Mansur merujuk pada jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 31, yang menegaskan hak anak atas perlindungan, kesehatan, dan pendidikan yang layak. Dalam kerangka tersebut, setiap kebijakan publik yang menyasar anak wajib dilaksanakan dengan standar keamanan pangan, prinsip kehati-hatian, serta tata kelola pemerintahan yang baik. 

“Hak anak bukan kebijakan opsional, melainkan mandat konstitusi yang mengikat seluruh penyelenggara negara,” tegasnya.

Sejumlah laporan yang diterima PBH, kata Mansur, berkaitan dengan dugaan makanan tidak layak konsumsi serta keluhan kesehatan pasca distribusi menu MBG. Namun, ia menekankan bahwa seluruh informasi masih dalam tahap verifikasi. 

“Kami menjunjung asas praduga tak bersalah. Setiap laporan akan diuji secara objektif melalui dokumen pendukung, keterangan pihak terkait, serta data medis bila tersedia,” katanya.

Selain aspek kesehatan, PBH juga mencermati informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian antara standar anggaran yang disebut sebesar Rp10.000 per porsi dengan kualitas serta komposisi menu yang diterima peserta didik. Mansur menegaskan bahwa informasi tersebut belum disimpulkan sebagai pelanggaran, melainkan perlu klarifikasi terbuka. 

“Jika terdapat perbedaan antara standar pembiayaan dan realisasi di lapangan, maka penjelasan transparan adalah kewajiban. Ini soal akuntabilitas penggunaan dana publik,” ujarnya.

Dalam perspektif tata kelola, PBH menilai transparansi rantai distribusi, mekanisme pengadaan, dan pengawasan internal menjadi elemen krusial untuk menjaga integritas program. Sebagai program strategis nasional, MBG dinilai memerlukan sistem kontrol berlapis agar implementasinya selaras dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan regulasi. 

“Anggaran negara yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi anak harus dapat ditelusuri, terukur, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka,” kata Mansur.

Apabila hasil verifikasi menemukan indikasi maladministrasi atau pelanggaran prosedur, PBH Garda Keadilan menyatakan siap menempuh langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Opsi tersebut meliputi pelaporan kepada lembaga pengawas yang berwenang, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, permintaan audit independen, hingga mekanisme gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) apabila terdapat potensi pelanggaran hak konstitusional anak. 

“Langkah hukum adalah instrumen koreksi dalam negara hukum, dan akan kami gunakan secara proporsional serta berbasis bukti,” ujarnya.

PBH Garda Keadilan membuka kanal pengaduan melalui hotline 08551235400, email pbh.gardakeadilan@gmail.com, serta media sosial resmi organisasi. Mansur mengimbau masyarakat menyampaikan laporan disertai bukti agar proses klarifikasi berjalan akurat dan bertanggung jawab. 

“Program publik harus berjalan. Namun kepatuhan pada hukum, transparansi anggaran, dan perlindungan anak adalah batas yang tidak boleh dilampaui. Di situlah konstitusi bekerja, dan di situlah kami berdiri,” pungkasnya.

Daftar Isi [Tutup]