Yusril Beberkan Ketimpangan Pemerintah Bubarkan HTI

SHARE:

Yusril Ihza Mahendra
BANGKITPOS.COM, Pengacara Yusril Ihza Mahendra yang menjadi kuasa hukum mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Ismail Yusanto, mengatakan, pernyataan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas, yang menjadi dasar pembubaran HTI sebagai klaim sepihak. Hal ini mengacu pada keterangan saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Rabu 6 September 2017.

Baca juga:
Gelombang Penolakan Perppu Ormas 2/2017 Semakin Deras Mengalir
Penolakan Terhadap Perppu Ormas 2/2017 Makin Mengalir, Ini Buktinya
Perppu Ormas Mendapat Penolakan dari Banyak Tokoh
UII Tolak Perppu Ormas, Ini Empat Alasannya...
Muhammadiyah: Sudah Tampak Tata Kelola Pemerintah yang Otoriter
Pemerintah Dinilai Tak Bisa Buktikan Konstitusionalitas Perppu Ormas
Pakar Hukum Sebut Perppu Ormas 2/2017 Sebagai "Kediktatoran Konstitusional"

"Menteri Agama pernah mengatakan kepada publik bahwa mereka pernah bertemu dengan HTI, melakukan suatu dialog. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah justru HTI mengirim surat pada Kemenag minta bertemu dan presentasi," kata Yusril.

Selain itu, menurut Yusril, video durasi dua menit yang diputarkan saat keterangan pemerintah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak relevan. Karena dari keterangan saksi terungkap video tersebut merupakan video Muktamar HTI pada Minggu, 2 Juni 2013.

Baca juga:
[VIDEO] Seruan Aksi 1 Juta Massa Kepung DPR Menolak Perppu Ormas 2/2017
Konferensi Advokat Muslim Indonesia: Tolak Perppu Ormas, Stop Intervensi Kekuasaan!
Tokoh Nasinonal dan Mahasiswa Sepakat Menolak Perppu Ormas 2/2017
Ahli Hukum Pidana Materil: Perppu Ormas Menodai Agama
Irman Putra Sidin: Konstitusi akan Terancam, Perppu Ormas Tak Memberikan Kepastian Hukum
Pakar Hukum Ini Nilai Perppu Sebagai Produk Prematur
Praktisi Hukum: Perppu Ormas Berbahaya!
Ramai Tolak Perppu 2/2017, Bukti Rakyat Masih Sadar

"Jadi kan pada saat itu masih berlaku Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013. Jadi di mana ikhwal kegentingan yang memaksa. Apalagi yang ditayangkan Pak Tjahjo itu kan dibuat tahun 2013. Kan perppu keluar dengan pertimbangan ikhwal kegentingan memaksa, sementara video tahun 2013 dan Perppu 2017. Masa empat tahun baru dikeluarkan," paparnya.

Selain itu, menurut Yusril, banyak fakta persidangan kali ini yang tidak sinkron dengan pernyataan pemerintah, sehingga terlihat pembelaan pemerintah tidak sesuai.

"Dalam sidang ini kan terungkap fakta. Dijawab oleh saksi, fakta bahwa pemerintah tidak pernah panggil HTI, tidak pernah memberikan surat peringatan, mereka juga tidak pernah dipanggil polisi," ujarnya.

Atas dasar itu, Yusril menganggap pemerintah sewenang-wenang membubarkan HTI. Karena bila mengacu pada Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 maupun Perppu Nomor 2 Tahun 2017, pembubaran ormas harus melalui mekanisme pengadilan dan sebelumnya diberikan peringatan.

"Kalau cukup alasan dan pengadilan oke, dikeluarkan. Kalau enggak, ya enggak. Kalau sekarang kan dibubarin dulu baru melawan ke PTUN. Di sidang MK ini saja HTI tak bisa lagi maju sebagai pihak, makanya pemohonnya diganti jadi Ismail Yusanto. Jadi di situ saja sudah nyata ketimpangan dan ketidakadilannya," tutur Yusril.

Akibat dari sikap pemerintah yang membubarkan HTI secara sepihak, HTI tidak bisa menggunakan hak atas hukumnya secara utuh. Padahal semua warga negara seharusnya mempunyai hak sama di depan hukum.

"Di PTUN bisa, tapi di MK enggak bisa sebab dianggap organisasi sudah mati. Jadi kalau orang maka dibunuh dulu, lalu sudah mati dia bela diri. Gimana mau bela diri wong dia sudah mati," katanya. [viva]

COMMENTS

Nama

Berita,1041,Budaya,39,Daerah,58,Ekonomi,305,Hukum,205,Internasional,86,Kesehatan,18,Nasional,721,Opini,335,Pakar,276,Pembaca,5,Pendidikan,35,Politik,289,Redaksi,9,Redaktur,1,Sosial,79,Teknologi,29,Tokoh,74,Video,18,
ltr
item
Bangkit Pos: Yusril Beberkan Ketimpangan Pemerintah Bubarkan HTI
Yusril Beberkan Ketimpangan Pemerintah Bubarkan HTI
https://1.bp.blogspot.com/-LGto9WHxl-4/WbQlWmZJ3RI/AAAAAAAABds/Ibfr4EKlU_8Dl2AA7xiubTlx-9_Vgy2ugCLcBGAs/s640/597835620a4cf-kuasa-hukum-hti-yusril-ihza-mahendra-di-mahkamah-konstitusi_663_382.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LGto9WHxl-4/WbQlWmZJ3RI/AAAAAAAABds/Ibfr4EKlU_8Dl2AA7xiubTlx-9_Vgy2ugCLcBGAs/s72-c/597835620a4cf-kuasa-hukum-hti-yusril-ihza-mahendra-di-mahkamah-konstitusi_663_382.jpg
Bangkit Pos
http://www.bangkitpos.com/2017/09/yusril-beberkan-ketimpangan-pemerintah.html
http://www.bangkitpos.com/
http://www.bangkitpos.com/
http://www.bangkitpos.com/2017/09/yusril-beberkan-ketimpangan-pemerintah.html
true
7145129698342027077
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy