Ekonom: Para Mafia Mengendalikan Penguasa

SHARE:

Salamuddin Daeng
BANGKITPOS.COM, Jokowi yang dicitrakan merakyat ternyata kebijakannya lebih jahat dari presiden-presiden sebelumnya. Kerap melanggar UU bahkan aturan yang dibuatnya sendiri demi menguntungkan asing dan taipan meski berdampak pada semakin sengsaranya rakyat. Di seputar itulah wartawan Media Umat Joko Prasetyo mewawancarai Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng. Berikut petikannya.

Apakah Anda melihat ada praktik mafia di negara Indonesia?

Mafia pada dasarnya ada di semua negara. Demikian pula halnya dengan Indonesia. Mafia adalah sekelompok orang yang bekerja secara terorganisir, bisa ada dalam partai politik, dalam lembaga negara seperti DPR dan pemerintah. Mafia mengandung terminologi negatif menghalalkan segala cara yakni cara yang jahat dalam mencapai tujuan mereka.

Secara ekonomi politik apakah Anda melihat maraknya praktik mafia?

Tentu saja, di Indonesia mereka sangat dominan dalam sektor politik karena mereka telah menemukan alat yang paling efektif yakni politik. Bahkan dalam kasus Indonesaia, para mafia telah meraih supremasi (kekuasaan yang besar) dalam politik. Melalui politik mereka mengendalikan anggaran negara, mengendalikan perdagangan, dan keuangan Indonesia.

Indikasinya?

Secara kasat mata dapat kita lihat dalam kasus impor pangan, ekspor mineral mentah yang telah dilarang UU, impor obat, impor vaksin, impor minyak dan lain sebagainya. Meskipun tekanan publik sedemikian besar menolak impor, namun penguasa yang dikendalikan mafia selalu meloloskan kebijakan importir. Para mafia telah bekerja dengan sangat mapan dalam kekuasan, mengendalikan penguasa.

Mafia ekonomi secara kasat mata merampok negara melalui BUMN. Dana BUMN perbankkan yang dipinjam dari Cina jatuh ke tangan para taipan, seharusnaya mereka meminjam sendiri ke luar negeri. Mega proyek BUMN seperti PLN jatuh ke tangan para taipan listrik. Utang luar pemerintah dari dalam dan luar negeri lari entah ke mana dan tidak bisa dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat diminta penjelasan oleh DPR.


Kalau di sektor hukum bagaimana?

Hukum biasanya menjadi alat bagi para mafia meloloskan kepentingan mereka. Mereka para mafia bekerja membentuk hukum dan peraturan perundangan. Para pengurus negara menanggalkan konstitusi demi kepentingan para mafia. Namun juga kadang hukum ditinggalkan atau dilanggar jika kepentingan mereka terganggu. Ini tergambar dalam berbagai pelanggaran peraturan perundang undangan di Indonesia.

Di antaranya?

UU No 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.

Pada tahun 2014 Jokowi menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi. Padahal UU APBN telah menetapkan subsidi dalam Tahun Anggaran 2014 diperkirakan sebesar Rp 403 trilun. Sementara saat ini harga minyak mentah dunia jatuh, bahkan telah berada di bawah US$80/barel. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Pemerintah Jokowi untuk menaikkan harga BBM.


Tapi?

Jokowi menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi dengan melanggar UU APBN karena tidak melalui persetujuan DPR. Pemerintah harus meminta persetujuan DPR jika menaikkan harga BBM karena diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Contoh lainnya?

UU No 4 tahun 2009 Tentang Minerba Pasal 170 menyebutkan Pemegang kontrak karya (KK) diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan atau pada tahun 2014.

Artinya, Freeport sebagai pemegang KK tak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga, hanya produk yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor. Sementara perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), itu baru bisa memurnikan 40% dari konsentrat tembaganya di smelter Gresik.

Tapi pemerintah Jokowi malah menerbitkan PP No 1 Tahun 2017 terkait Perubahan Keempat PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Tenggang waklu lebih lama bagi divestasi saham perusahaan tambang pemegang KK. Padahal seharusnya seluruh KK pertambangan saat ini sahamnya harus sudah 51 persen dikuasai oleh pihak nasional.

PP itu juga malah memberikan insentif jangka waktu pembangunan smelter 5 tahun lagi dan insentif bea keluar ekspor bahan mentah yang sangat rendah yakni hanya 10 % saja.

UU Migas juga ya?

Iya, melalui Kementrian ESDM menerbitkan Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Dengan skema ini maka negara melalui pemerintah tidak lagi mengurusi masalah kemandirian migas dan masalah ketahanan migas. Seluruh masalah migas menjadi otoritas perusahaan perusahaan swasta dan BUMN.

Sistem Gross Split akan melengkapi liberalisasi migas yang terjadi selama era reformasi. Sistem ini mengakhiri seluruh bentuk campur tangan negara dalam pengelolaan migas. Konsep ini menjadi titik nadir kedaualatan migas nasional. Jatuhnya migas secara penuh ke tangan swasta berarti jatuhnya negara dan bangsa dalam kontrol taipan dan asing.


Listrik juga demikian?

Pemerintah Jokowi terus melanjutkan proyek listrik 35 ribu MW dengan konsep unbundling. Padahal berdasarkan putusan MK seluruh proyek Liberalisasi listrik pemerintahan Jokowi termasuk listrik independen power produser (IPP) ilegal, dan pengelolaan listrik secara terpisah-pisah ilegal, termasuk penjualan listrik secara ritel oleh swasta yang menyebabkan harga listrik sangat mahal. Listrik harus dikuasai negara dan dikelola secara terintegrasi.

Jejak mafia juga kental dalam privatisasi BUMN?

Iya. Pemerintah Jokowi menggadaikan aset BUMN untuk menjadi jaminan utang. Utang BUMN membengkak yang mengakibatkan kemandirian BUMN terganggu dan tergantung pada utang serta disandera oleh utang.

Bank Bank BUMN dipaksa mengambil utang luar negeri untuk membiayai oligarki Jokowi. Tiga Bank BUMN yakni Mandiri, BNI, dan BRI mengambil utang 3 miliar dolar dari Cina untuk membiayai perusahaan swasta milik oligarki yakni perusahaan Arifin Panigoro, Kiki Barki, Jusuf Kalla dan Luhut B Panjaitan.

Seharusnya bank BUMN membiayai BUMN demi kemandirian ekonomi nasional. Bukan membiayai perusahaan swasta dan taipan. Karena dalam era ekonomi liberal terutama liberalisasi keuangan sekarang, perusahaan swasta dapat mengambil pinjaman luar negeri sendiri. Mengapa harus menggunakan tangan pemerintah dan BUMN?


Dikutip dari: Tabloid Media Umat Edisi 201: Negara Dicengkeram Mafia. 18 Dzulqaidah-2 Dzulhijjah 1438 H/11-24 Agustus 2017. Rubrik Wawancara halaman 8. [bp]

COMMENTS

Nama

Berita,1041,Budaya,39,Daerah,58,Ekonomi,305,Hukum,205,Internasional,86,Kesehatan,18,Nasional,721,Opini,335,Pakar,276,Pembaca,5,Pendidikan,35,Politik,289,Redaksi,9,Redaktur,1,Sosial,79,Teknologi,29,Tokoh,74,Video,18,
ltr
item
Bangkit Pos: Ekonom: Para Mafia Mengendalikan Penguasa
Ekonom: Para Mafia Mengendalikan Penguasa
https://2.bp.blogspot.com/-joJ-KrE2pFg/WaqJJfkHpGI/AAAAAAAABNY/2p0Bu1Y2LtgBnZ7xbolelGX8lnMigV38wCLcBGAs/s640/20170604_015351_harianterbit_salamuddin-daeng_1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-joJ-KrE2pFg/WaqJJfkHpGI/AAAAAAAABNY/2p0Bu1Y2LtgBnZ7xbolelGX8lnMigV38wCLcBGAs/s72-c/20170604_015351_harianterbit_salamuddin-daeng_1.jpg
Bangkit Pos
http://www.bangkitpos.com/2017/09/ekonom-para-mafia-mengendalikan-penguasa.html
http://www.bangkitpos.com/
http://www.bangkitpos.com/
http://www.bangkitpos.com/2017/09/ekonom-para-mafia-mengendalikan-penguasa.html
true
7145129698342027077
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy