HTI: Perppu Ormas Bentuk Kezaliman dan Kesewenang-wenangan Pemerintah

SHARE:

M. Ismail Yusanto
BANGKITPOS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menanggapi rencana penerbitan Peraturan Pemerintrah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pembubaran Organisasi kemasyarakatan (Ormas) .

Perppu tersebut muncul sebagai salah satu cara pemerintah membubarkan ormas yang dinilai anti-Pancasila, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Perppu itu jelas kezaliman pemerintah, bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Pemerintah mau membubarkan HTI tapi tidak sesuai undang-undang," ujar Ismail saat dihubungi, Selasa (11/7/2017).

Menurut Ismail, upaya pembubaran sebuah ormas oleh pemerintah harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

Pasal mengenai pembubaran ormas, lanjut Ismail, dibuat dalam beberapa tahap pendahuluan agar pemerintah tidak bisa sewenang-wenang.

Jika mengacu pada UU Ormas, mekanisme pembubaran seharus didahului dengan memberikan surat peringatan.

Hingga saat ini, kata Ismail, HTI tidak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah.

"Seharusnya kan lewat mekanisme yang diatur dalam UU Ormas dan ada langkah pendahuluan melalui surat peringatan tiga kali," kata Ismail.

"Memang UU itu dirasa menyulitkan pemerintah untuk melakukan pembubaran. Lantas membuat Perppu untuk rencana pembubaran. Tidak heran kalau publik menilai itu pemerintah kesewenangan pemerintah," lanjut dia.

Sanksi pembubaran ormas diatur dalam Pasal 60 sampai Pasal 82 UU Ormas.

Pembubaran ormas berbadan hukum harus melalui beberapa tahapan, yaitu pemberian sanksi administratif.

Bentuknya tiga kali peringatan tertulis.

Pasal 64 UU Ormas menyebutkan, jika surat peringatan ketiga tidak digubris, pemerintah bisa menghentikan bantuan dana dan melarang sementara kegiatan mereka selama enam bulan.

Jika ormas tersebut berskala nasional, maka harus ada pertimbangan Mahkamah Agung.

Namun, jika sampai 14 hari tidak ada balasan dari Mahkamah, pemerintah punya wewenang menghentikan sementara kegiatan ormas tersebut.

Dalam Pasal 68, jika ormas masih berkegiatan padahal sudah dihentikan sementara, pemerintah bisa mencabut status badan hukum mereka, asal mendapat persetujuan dari pengadilan. [kmp]



COMMENTS

Nama

Berita,1041,Budaya,39,Daerah,58,Ekonomi,305,Hukum,205,Internasional,86,Kesehatan,18,Nasional,721,Opini,335,Pakar,276,Pembaca,5,Pendidikan,35,Politik,289,Redaksi,9,Redaktur,1,Sosial,79,Teknologi,29,Tokoh,74,Video,18,
ltr
item
Bangkit Pos: HTI: Perppu Ormas Bentuk Kezaliman dan Kesewenang-wenangan Pemerintah
HTI: Perppu Ormas Bentuk Kezaliman dan Kesewenang-wenangan Pemerintah
https://3.bp.blogspot.com/-AiW2NYkX6jk/WWXmrg5A1SI/AAAAAAAAAq8/F3GPOBho7XAtj7q8SRyYRjUsaTQKFD78wCLcBGAs/s640/jubir%2BHTI%2Bismail%2Byusanto.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-AiW2NYkX6jk/WWXmrg5A1SI/AAAAAAAAAq8/F3GPOBho7XAtj7q8SRyYRjUsaTQKFD78wCLcBGAs/s72-c/jubir%2BHTI%2Bismail%2Byusanto.jpg
Bangkit Pos
http://www.bangkitpos.com/2017/07/hti-perppu-ormas-bentuk-kezaliman-dan.html
http://www.bangkitpos.com/
http://www.bangkitpos.com/
http://www.bangkitpos.com/2017/07/hti-perppu-ormas-bentuk-kezaliman-dan.html
true
7145129698342027077
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy